Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020

View Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020

Published: 29-04-2022

Articles

Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Rangkaperlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Aas Suhaeti

1 - 15
- PDF (Bahasa Indonesia)
DOI : 10.30999/mjn.v10i1.1899 Abstract View : 48 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 92
Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arief Mutaqin

16 - 38
- PDF (Bahasa Indonesia)
DOI : 10.30999/mjn.v10i1.1900 Abstract View : 104 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 144
Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg)

Supriatna Nafis

39 - 64
- PDF (Bahasa Indonesia)
DOI : 10.30999/mjn.v10i1.1901 Abstract View : 57 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 68
Perlindungan Anak Sebagai Fungsi Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 177/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan Putusan No. 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg

Karnudin Karnudin

65 - 92
- PDF (Bahasa Indonesia)
DOI : 10.30999/mjn.v10i1.1902 Abstract View : 73 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 53
Problematika Pelaksanaan Hibah Keagamaan Dan Potensi Tindak Pidana Korupsi Akibat Lemahnya Fungsi Pengawasan Dalam Penegakan Hukum

Sunarya Ishak

93 - 118
- PDF (Bahasa Indonesia)
DOI : 10.30999/mjn.v10i1.1903 Abstract View : 60 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 61
Penyerahan Sebagian Hak Guna Usaha Oleh Pemegang Hak Guna Usaha Kepada Masyarakat Sekitar Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan Berdasarkan Peraturan Menteri Argraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017

Nandagia Darmadi

119 -123
- PDF (Bahasa Indonesia)
DOI : 10.30999/mjn.v10i1.1904 Abstract View : 61 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 67
Penerapan Asas Restitusi Sebagai Pedoman Kepastian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Berdasarkan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN.Grt)

Ratna Kartika

124 -143
- PDF (Bahasa Indonesia)
DOI : 10.30999/mjn.v10i1.1905 Abstract View : 85 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 123
Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus. TPK/2018/PN.Bdg. dengan Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg.)

Zul Azmi

144 - 156
- PDF (Bahasa Indonesia)
DOI : 10.30999/mjn.v10i1.1906 Abstract View : 79 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 83