Problematika Pelaksanaan Hibah Keagamaan Dan Potensi Tindak Pidana Korupsi Akibat Lemahnya Fungsi Pengawasan Dalam Penegakan Hukum

Abstract

The goal of forming a state government at the central and regional levels is essentially the same, one of which is to advance public welfare. One of the main obstacles to the advancement of public welfare is due to the high percentage of poor people in Indonesia. Thus, the problem of poverty is a common problem faced by the central and regional governments. One of the efforts to reduce the number of poor people is the Family of Hope Program, where funding is jointly provided by the central and regional governments, both provincial and district / city governments. This program also faces various challenges in its implementation, one of which is an internal challenge that comes from the social companion of the Harapan Harapan Family Program itself, in the form of corruption. Objective: To find out the cause of the deviation in the form of a reduction in the Family Hope Program Social Assistance Fund, and to know that the companion action program of the family expectation in the form of a reduction in the social assistance fund can be subjected to actions as regulated by the criminal act of corruption. Method: this research is a normative juridical study with the use of a legislative approach and The results: can get answers to identifying research problems. Conclusion : The accompanying action of the Family of Hope Program (PKH) in the form of reducing social assistance funds can be subject to actions as regulated by the criminal act of corruption because the source of funding for the PKH funding comes from state finance. 

Tujuan pembentukan pemerintahan negara di tingkat pusat dan daerah pada hakekatnya adalah sama, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu hambatan utama majunya kesejahteraan umum tersebut adalah karena masih tingginya prosentase masyarakat miskin di Indonesia. Dengan demikian masalah kemiskinan tersebut merupakan masalah bersama yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu upaya untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin tersebut adalah melalui Program Keluarga Harapan yang pendanaannya secara bersama-sama disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Program ini pun menghadapi berbagai tantangan di dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah tantangan yang bersifat internal yang berasal dari pendamping sosial Program Keluarga Harapan itu sendiri berupa tindak pidana korupsi. Tujuan: Mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan berupa pengurangan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, dan mengetahui tindakan pendamping program keluarga harapan berupa pengurangan dana bantuan sosial tersebut dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur undang-undang tindak pidana korupsi. Metode: penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hasil: dapat memperoleh jawaban atas identifikasi masalah penelitian. Kesimpulan: Tindakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berupa pengurangan dana bantuan sosial tersebut dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur undang-undang tindak pidana korupsi karena sumber dana pembiayaan PKH tersebut berasal dari keuangan negara.