Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Abstract

In a nomination agreement, mixed agreements may be made, for example, a sale and purchase agreement are mixed or combined with a lease agreement and then a new agreement appears called a lease purchase agreement, as long as one of them does not
violate the principle of propriety contained in Article 1339 of Civil Law. However, if there is a purpose to deviate from it by smuggling personal interests by harming other parties, then this agreement is not allowed to be carried out, for example in a loan agreement (debts and receivables) which is then converted into a sale and purchase agreement (Deed of Sale and Purchase) through a Deed of Sale Binding Agreement. Buy, this is a legal smuggling of the principle of the open nature of a named agreement regulated in Book III of the Civil Code, namely a violation of the principle of propriety. the risk of legal smuggling is detrimental to other people, namely to people or entities who have debts because the original purpose was to borrow money and not sell goods or objects, this is an act against the law.

Dalam perjanjian nominat boleh dilakukan perjanjian campuran, misalnya perjanjian jual beli dicampur atau digabungkan dengan perjanjian sewa menyewa dan kemudian muncul perjanjian baru yang bernama perjanjian sewa beli, asalkan salah satunya tidak melanggar asas kepatutan yang terkandung dalam Pasal 1339 Kitab Undangundang Hukum Perdata. Namun jika ada tujuan untuk menyimpanginya dengan cara menyelundupkan kepentingan pribadi dengan cara merugikan pihak lainnya, maka perjanjian ini tidak dbenarkan untuk dilakukan, misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) kemudian diubah menjadi perjanjian jual beli (Akta Jual Beli) melalui akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, hal ini menjadi penyelundupan hukum atas asas sifat terbuka dari perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, yaitu melanggar asas kepatutan. Resiko dari penyelundupan hukum ini berakibat merugikan orang lain yaitu terhadap orang atau badan yang memiliki utang karena tujuan semula adalah meminjam uang dan bukan menjual barang atau benda, hal ini merupakan salah satu dari perbuatan melawan hukum.