Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran kepolisian di dalam stuktur masyarakat dituntut untuk dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan jaman, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu keadaan yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikaitkan dengan pemberian rasa aman bagi masyarakat?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak/pelaku di bawah umur yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan pemberian rasa aman bagi masyarakat?. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata. Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam, khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan sanksi perdamaian terhadap anak pelaku tindak pidana dengan korban dalam rangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Upaya penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Republik Indonesia oleh penyidik kepolisian belum terlaksana secara efektif; (2) Pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan proses dan penanganannya sebagai upaya penyelamatan masa depan dan sebagai tanggungjawab negara yang menjamin hak-hak anak agar dapat terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang. Upaya penanggulangan kenakalan anak oleh Kepolisian harus dilakukan secara terpadu. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Pelaksanaan restorative justice di Kepolisian terhadap anak/pelaku di bawah umur yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Pelaksanaan Diversi; (2) Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi suatu kajian yang tiada hentinya dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari mengadopsi Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif Agustus 2014.
04-07-2022
Mahendra, I. G. A. P. (2022). Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 12(1), 99–145. https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061
Article
Similar Articles
- Sari Rahayu, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Bagi Prajurit TNI Yang Terlibat Perkara LGBT Di Pengadilan Militer II-09 Bandung , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
- Muhamad Anwar, Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelanggaran Ketenaganukliran Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
- Siti Nurbanis Andriani, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik Uang (Money Politics) Yang Dilakukan Oleh Calon Anggota Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 9 No. 1 (2019): Februari 2019
- Sunarya Ishak, Problematika Pelaksanaan Hibah Keagamaan Dan Potensi Tindak Pidana Korupsi Akibat Lemahnya Fungsi Pengawasan Dalam Penegakan Hukum , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Jajang Sultonudin, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Suharto AS, Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan UndangUndang Narkotika , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Dedy Darmawan, Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana Militer Dalam Perkara Desersi Secara In Absentia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 9 No. 1 (2019): Februari 2019
- Anggy Suwesty, Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
- M. Rizki Yudha Prawira, Undue Delay Practice in Handling Cases of Alleged Criminal Acts of Obstruction and Violence Against the Work of the Press: A Critical Review , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 15 No. 2 (2025): September 2025
- ANNISA SUSINTA, Criminological Review of the Death Penalty Crime Against Drug Crimes in the Perspective of Human Rights Law , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 15 No. 2 (2025): September 2025
You may also start an advanced similarity search for this article.