This study aims to determine the effectiveness of administrative environmental law enforcement by the executive. As it is known, enforcement of environmental law can be done through administrative law, civil law and criminal law. Administrative law is considered to have a strategic value that functions as an instrument of control, prevention and prevention of environmental pollution and / or damage. And administrative sanctions are intended so that violations can be stopped. Thus administrative sanctions become a juridical instrument that is both preventive (preventive) and at the same time repressive non-judicial (administrative sanctions imposed by the executive). This study uses a normative juridical method, and data collection is done through literature studies and document studies. From mass media, it can be seen that environmental pollution and / or destruction continues, this shows that the enforcement of administrative law by the executive has not run optimally. The Environment Supervisor (acting as a preventive measure) who is the spearhead of executive administrative law enforcement is very inadequate, this has an impact on the lack of repressive non-judicial actions (giving sanctions without going through a court). There are still too many weaknesses in the implementation level, so that the enforcement of administrative law by the executive must get serious improvement.
2019-10-17
Machmud, S. (2019). Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif. Jurnal Media Justitia Nusantara, 7(2), 62–77. https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.660
Article
Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama
- Syahrul Machmud, Konsep Strict Liability dalam Hukum Acara Perdata Indonesia , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 7 No 1 (2017): Februari 2017
Artikel Serupa
- Hendri Darma Putra, Konsep Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dihubungkan Dengan Kewenangan Transisi Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 8 No 1 (2018): Februari 2018
- Bayuaji Yudha Prajas, Naungan Harahap, Yuyut Prayuti, Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 11 No 2 (2021): September 2021
- Asep Rochman Dimyati, Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 11 No 1 (2021): Februari 2021
- Priyono Priyono, Eksistensi Pidana Mati Dalam Persfektif KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/PID/2012) , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 8 No 1 (2018): Februari 2018
- Anggy Suwesty, Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 10 No 2 (2020): September 2020
- Andi Nurul Huda, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 10 No 2 (2020): September 2020
- Ruhiat Sobirin, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 7 No 1 (2017): Februari 2017
- Cecep Rahman Permama, Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 10 No 2 (2020): September 2020
- Dodo Suhada, Distorsi Penegakan Hukum Berupa Disparitas Putusan Tindak Pidana Narkotika Dan Solusi Untuk Mengatasinya , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 9 No 2 (2019): September 2019
- Saepudin Saepudin, Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 8 No 2 (2018): September 2018
Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.