This study aims to determine the effectiveness of administrative environmental law enforcement by the executive. As it is known, enforcement of environmental law can be done through administrative law, civil law and criminal law. Administrative law is considered to have a strategic value that functions as an instrument of control, prevention and prevention of environmental pollution and / or damage. And administrative sanctions are intended so that violations can be stopped. Thus administrative sanctions become a juridical instrument that is both preventive (preventive) and at the same time repressive non-judicial (administrative sanctions imposed by the executive). This study uses a normative juridical method, and data collection is done through literature studies and document studies. From mass media, it can be seen that environmental pollution and / or destruction continues, this shows that the enforcement of administrative law by the executive has not run optimally. The Environment Supervisor (acting as a preventive measure) who is the spearhead of executive administrative law enforcement is very inadequate, this has an impact on the lack of repressive non-judicial actions (giving sanctions without going through a court). There are still too many weaknesses in the implementation level, so that the enforcement of administrative law by the executive must get serious improvement.
17-10-2019
Machmud, S. (2019). Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 7(2), 62–77. https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.660
Article
Most read articles by the same author(s)
- Syahrul Machmud, Konsep Strict Liability dalam Hukum Acara Perdata Indonesia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
Similar Articles
- Saepudin Saepudin, Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 2 (2018): September 2018
- Susiana Soeganda, Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 2 (2018): September 2018
- Wahyu Daeni, Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Guna Terwujud Tegaknya Hukum dan Ketertiban Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Aas Suhaeti, Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Rangkaperlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Vany Nur Fakhiryah, Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PID/2016) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
- Emi Sri Utami, Kajian Hukum Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pola Manajemen Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Diane Prihastuti, Kajian Hukum Penataan Wilayah Sekitar Kawasan Bendungan Jatigede Dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 9 No. 2 (2019): September 2019
- Fontian Munzil, PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI INSTRUMEN MEMAKSA DALAM HUKUM PERPAJAKAN , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 4 No. 2 (2015): September 2015
- Dian Irawan, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Happy Yulia Anggraeni, Akibat Hukum Yang Terjadi Pasca Kepailitan Pada Perseroan Terbatas , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
You may also start an advanced similarity search for this article.