This study aims to determine the effectiveness of administrative environmental law enforcement by the executive. As it is known, enforcement of environmental law can be done through administrative law, civil law and criminal law. Administrative law is considered to have a strategic value that functions as an instrument of control, prevention and prevention of environmental pollution and / or damage. And administrative sanctions are intended so that violations can be stopped. Thus administrative sanctions become a juridical instrument that is both preventive (preventive) and at the same time repressive non-judicial (administrative sanctions imposed by the executive). This study uses a normative juridical method, and data collection is done through literature studies and document studies. From mass media, it can be seen that environmental pollution and / or destruction continues, this shows that the enforcement of administrative law by the executive has not run optimally. The Environment Supervisor (acting as a preventive measure) who is the spearhead of executive administrative law enforcement is very inadequate, this has an impact on the lack of repressive non-judicial actions (giving sanctions without going through a court). There are still too many weaknesses in the implementation level, so that the enforcement of administrative law by the executive must get serious improvement.
17-10-2019
Machmud, S. (2019). Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 7(2), 62–77. https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.660
Article
Most read articles by the same author(s)
- Syahrul Machmud, Konsep Strict Liability dalam Hukum Acara Perdata Indonesia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
Similar Articles
- Nandagia Darmadi, Penyerahan Sebagian Hak Guna Usaha Oleh Pemegang Hak Guna Usaha Kepada Masyarakat Sekitar Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan Berdasarkan Peraturan Menteri Argraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Widiawaty Widiawaty, Aspek Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara Pada Kementerian/Lembaga Dihubungkan Dengan Prinsip Good Governance Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Teguh Eko Putra, Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 12 No. 1 (2022): Februari 2022
- Mela Septiani, Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Suatu Produk Makanan Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- Imas Rosidawati Wiradirja, PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJAMIGRAN DARI TINDAKAN TRAFFICKINGDAN IMPLIKASINYA TERHADAP WACANA PERUBAHAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 4 No. 2 (2015): September 2015
- Fontian Munzil, Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Financial Technology Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinjaman (Debitur) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 2 (2018): September 2018
- Toto Santosa, Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Berdasarkan KUHAP dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Subana Subana, Penerapan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 9 No. 2 (2019): September 2019
- Elsa Elvionita, Zulfan, Elfia, Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 14 No. 2 (2024): September 2024
- Monica Angelia Hariono, INDIKASI PERILAKU EXCESSIVE PRICING PRODUK BAHAN POKOK GULA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 14 No. 2 (2024): September 2024
You may also start an advanced similarity search for this article.