This study aims to determine the effectiveness of administrative environmental law enforcement by the executive. As it is known, enforcement of environmental law can be done through administrative law, civil law and criminal law. Administrative law is considered to have a strategic value that functions as an instrument of control, prevention and prevention of environmental pollution and / or damage. And administrative sanctions are intended so that violations can be stopped. Thus administrative sanctions become a juridical instrument that is both preventive (preventive) and at the same time repressive non-judicial (administrative sanctions imposed by the executive). This study uses a normative juridical method, and data collection is done through literature studies and document studies. From mass media, it can be seen that environmental pollution and / or destruction continues, this shows that the enforcement of administrative law by the executive has not run optimally. The Environment Supervisor (acting as a preventive measure) who is the spearhead of executive administrative law enforcement is very inadequate, this has an impact on the lack of repressive non-judicial actions (giving sanctions without going through a court). There are still too many weaknesses in the implementation level, so that the enforcement of administrative law by the executive must get serious improvement.
17-10-2019
Machmud, S. (2019). Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 7(2), 62–77. https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.660
Article
Most read articles by the same author(s)
- Syahrul Machmud, Konsep Strict Liability dalam Hukum Acara Perdata Indonesia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
Similar Articles
- Tansah Rahmatullah, Kajian Mengenai Privasi dalam Informasi Digital Dihubungkan dengan Directive 95/46/EC dan Directive 2002/58/EC of The European Parliament and of The Council , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- Ahmad Kusnadi, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses Lelang Parate Eksekusi Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dikaitkan Dengan Kolektibilitas Debitur (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.Pwl/2011/PN.Tsm) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 9 No. 2 (2019): September 2019
- Aep Sulaeman, Penyelundupan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Dengan Cara Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
- Usep Lala Sopandi, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Agus Surachman, Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Menurut Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Tansah Rahmatullah, Analisis Permasalahan Hukum E-Commerce dan Pengaturannya di Indonesia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Jajang Sultonudin, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Arief Mutaqin, Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- La Idi, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Wawan Muhwan Hariri, Moh. Mahbub, Dewi Sulastri, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 12 No. 2 (2022): September 2022
You may also start an advanced similarity search for this article.