The national economic system is the financial system and all financial service activities that carry out the intermediary function for various productive activities in the national economy. The financial service sector supervision agency (OJK) is an independent institution in safeguarding national interests including regulating ownership in the financial services sector. A strong banking structure can be achieved by structuring the bank's ownership structure through a single ownership policy by consolidating and increasing the effectiveness of Bank supervision in a consolidated manner. One of the adjustments to the Bank's shareholding structure can be done by establishing a Banking Holding Company or holding function. This study aims to examine, first, what is the juridical review of the banking holding company and holding function of banking subsidiaries in national banking? Second, how far is the juridical independence of a banking subsidiary to a banking holding company?. The research used is a normative juridical method for secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The library research stage is the activity of collecting primary legal material data in the scope, economics and finance of the banking holding company related to the juridical independence of banking subsidiaries. Research specifications are descriptive analysis to strengthen old theories or in order to construct new theories. All data obtained will be analyzed qualitatively juridically and presented systematically and scientifically in analytical descriptive. The study found that, the first bank holding company and the holding function have a very broad legal standing for the banking subsidiaries in the national banking sector in accordance with the POJK SPP which directly controls the business activities of the Bank's subsidiaries, second, Bank's subsidiaries have limitations to maintain juridical independence as a legal entity in the banking business within the control structure under the bank holding company or holding function.
17-10-2019
Munzil, F. (2019). Tinjauan Yuridis Perusahaan Induk Perbankan (Bank Holding Company) & Fungsi Holding Terhadap Kemandirian Yuridis Anak Perusahaan Perbankan Pada Perbankan Nasional (Studi Penerapan POJK 39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal). JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 8(1), 57–68. https://doi.org/10.30999/mjn.v8i1.666
Article
Most read articles by the same author(s)
- Fontian Munzil, KAPITA SELEKTA PENYITAAN BIDANG HUKUM PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 4 No. 1 (2015): Februari 2015
- Fontian Munzil, Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Financial Technology Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinjaman (Debitur) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 2 (2018): September 2018
- Fontian Munzil, Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- Fontian Munzil, PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI INSTRUMEN MEMAKSA DALAM HUKUM PERPAJAKAN , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 4 No. 2 (2015): September 2015
- Fontian Munzil, ANALISIS YURIDIS PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 2 No. 1 (2012): Februari 2012
- Fontian Munzil, Perspektif Yuridis Kedudukan Perbankan Sebagai Pengelola Dana Kartu Uang Elektronik (Electronic Money) Terkait Dengan Perlindungan Konsumen , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Fontian Munzil, Kajian Teoritis Kedudukan Perusahaan Pembiayaan Leasing Terhadap Aktifitas Tindak Pidana Pencucian (Money Laundring) Terkait Dengan Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Fontian Munzil, PERHITUNGAN NILAI WAKTU UANG TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TIPIKOR YANG BERKEADILAN , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 1 No. 1 (2011): Februari 2011
- Fontian Munzil, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) PADA BADAN LAYANAN UMUM , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 1 No. 2 (2011): September 2011
Similar Articles
- Suharto AS, Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan UndangUndang Narkotika , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Wahyu Daeni, Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Guna Terwujud Tegaknya Hukum dan Ketertiban Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Alexander Zaldy Nugraha, UJI SKEMA POLICYHOLDERS BAIL OUT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERMASALAH , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 14 No. 2 (2024): September 2024
- Jajang Sultonudin, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Nandagia Darmadi, Penyerahan Sebagian Hak Guna Usaha Oleh Pemegang Hak Guna Usaha Kepada Masyarakat Sekitar Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan Berdasarkan Peraturan Menteri Argraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Muhamad Anwar, Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelanggaran Ketenaganukliran Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
- Amirudin Ismail, Tinjauan Yuridis Penetapan Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Teroris , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
- Amung Ma’mur, Dadin Solihin, Potret Good Government Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
- Syahrul Machmud, Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Anggy Suwesty, Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
You may also start an advanced similarity search for this article.