Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerahnva menurut asas otonorni dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan kinerja menguji suatu daerah nnelakukan sesuai dengan yang digariskan dalam rencana strategisnya dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan arah pembangunan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja dimana sistem anggaran berbasiskan kinerja menitikberatkan pada segi manajemen anggaran yang memperhatikan segi ekonomi dan keuangan, pelaksanaan anggaran maupun fisik yang telah dicapai. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat sehingga memungkinkan untuk dinilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan termasuk kinerja yang telah disepakati bersama.
2022-07-29
Munzil, F. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Jurnal Media Justitia Nusantara, 2(1), 88–97. https://doi.org/10.30999/mjn.v2i1.2114
Articles
Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama
- Fontian Munzil, KAPITA SELEKTA PENYITAAN BIDANG HUKUM PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 4 No 1 (2015): Februari 2015
- Fontian Munzil, Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Financial Technology Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinjaman (Debitur) , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 8 No 2 (2018): September 2018
- Fontian Munzil, Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 7 No 1 (2017): Februari 2017
- Fontian Munzil, PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI INSTRUMEN MEMAKSA DALAM HUKUM PERPAJAKAN , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 4 No 2 (2015): September 2015
- Fontian Munzil, Tinjauan Yuridis Perusahaan Induk Perbankan (Bank Holding Company) & Fungsi Holding Terhadap Kemandirian Yuridis Anak Perusahaan Perbankan Pada Perbankan Nasional (Studi Penerapan POJK 39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal) , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 8 No 1 (2018): Februari 2018
- Fontian Munzil, Perspektif Yuridis Kedudukan Perbankan Sebagai Pengelola Dana Kartu Uang Elektronik (Electronic Money) Terkait Dengan Perlindungan Konsumen , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 7 No 2 (2017): September 2017
- Fontian Munzil, Kajian Teoritis Kedudukan Perusahaan Pembiayaan Leasing Terhadap Aktifitas Tindak Pidana Pencucian (Money Laundring) Terkait Dengan Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer) , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 6 No 1 (2016): Februari 2016
- Fontian Munzil, PERHITUNGAN NILAI WAKTU UANG TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TIPIKOR YANG BERKEADILAN , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 1 No 1 (2011): Februari 2011
- Fontian Munzil, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) PADA BADAN LAYANAN UMUM , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 1 No 2 (2011): September 2011
Artikel Serupa
- Achmad Gunawan, Kajian Yuridis Tentang Penggantian Antar Waktu Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hubungannya Dengan Kepastian Hukum Dalam Negara Kesejahteraan , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 9 No 1 (2019): Februari 2019
- Pierre Abraham, Yunita Sugiastuti, Peranan Hukum terhadap Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja dan Rata-rata Upah/ Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 5 Sektor, 2022.” , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 12 No 2 (2022): September 2022
- Carim B. Merta, Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 11 No 1 (2021): Februari 2021
- Asep Rochman Dimyati, Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 11 No 1 (2021): Februari 2021
- Fontian Munzil, PERHITUNGAN NILAI WAKTU UANG TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TIPIKOR YANG BERKEADILAN , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 1 No 1 (2011): Februari 2011
- Endjang Naffandy, Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 9 No 1 (2019): Februari 2019
- Wandra Wardiansha Purnama, TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INSIDER TRADING DI PASAR MODAL , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 10 No 2 (2020): September 2020
- Agus Bhirawanto, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyelenggaraan Travel Haji Dan Umrah Bermasalah Serta Upaya Rehabilitasinya Terkait Dengan Fungsi Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 692/Pid.B/2018/PN.Bdg.) , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 9 No 2 (2019): September 2019
- Supriatna Nafis, Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg) , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 10 No 1 (2020): Februari 2020
- Fontian Munzil, KAPITA SELEKTA PENYITAAN BIDANG HUKUM PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA , Jurnal Media Justitia Nusantara: Vol 4 No 1 (2015): Februari 2015
Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.