Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal tiga lembaga negara, yaitu; (1) eksekutif, (2) legislatif, dan (3) yudikatif. Selain Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang dipilih secara langsung oleh warga negara, hanya lembaga legislatif yang menjadi representasi warga negara Indonesia melalui pemilihan umum. Dengan demikian ke-bhinneka-an anggota legislatif menunjukan ke-bhinneka-an dan kedaulatan warga negara Indonesia. Selain sebagai wakil masyarakat, pada saat yang bersamaan anggota legislatif tersebut merupakan wakil dari partai politik yang mengusungnya. Dalam hal ini kekuasaan partai politik lebih superior dibandingkan dengan kedaulatan masyarakat karena partai politik dapat melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota legislatif tersebut apabila tidak mengikuti kehendak partai politik pengusungnya. Indonesia adalah negara hukum dengan tradisi hukum eropa kontinental (civil law). Secara ideal hukum ditempatkan sebagai norma dalam penyelenggaraan negara, termasuk dan tidak terbatas terhadap tindakan PAW kepada anggota DPR baik pusat maupun daerah. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk dapat memahami tindakan PAW sebagai tindakan yang berdasarkan hukum di negara Indonesia dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari penelitian tesis ini dapat menyimpulkan bahwa PAW tersebut tidak dapat dilakukan secara semena-mena oleh partai politik pengusung anggota legislatif yang dimaksud meskipun PAW yang dimaksud merupakan hak dari partai politik. PAW harus dilakukan sebagaimana hukum mengaturnya. Pelanggaran hukum pelaksanaan PAW merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini tindakan PAW terhadap anggota parlemen tersebut dianggap sebagai tindakan pejabat administrasi negara. Disisi lain tindakan PAW juga dapat dilihat sebagai tindakan privat berdasarkan hukum perdata apabila tindakan PAW tersebut didahului dengan adanya sebuah perjanjian diantara anggota parlemen tersebut dengan partai politik yang mengusungnya. Dalam hal ini hukum privat lebih superior dibandingkan dengan hukum administrasi negara (HAN) karena kehendak partai politik untuk mengganti “kadernya” di parleman tidak dapat dihalangi oleh parlemen sebagai lembaga negara yang tunduk kepada hukum administrasi negara.
26-04-2022
Gunawan, A. (2022). Kajian Yuridis Tentang Penggantian Antar Waktu Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hubungannya Dengan Kepastian Hukum Dalam Negara Kesejahteraan. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 9(1), 1–29. https://doi.org/10.30999/mjn.v9i1.1866
Articles
Similar Articles
- Pierre Abraham, Yunita Sugiastuti, Peranan Hukum terhadap Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja dan Rata-rata Upah/ Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 5 Sektor, 2022.” , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 12 No. 2 (2022): September 2022
- Fontian Munzil, PERHITUNGAN NILAI WAKTU UANG TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TIPIKOR YANG BERKEADILAN , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 1 No. 1 (2011): Februari 2011
- Uskandar Uskandar, Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:186/Pid.Sus/2018/PN.Grt) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Karnudin Karnudin, Perlindungan Anak Sebagai Fungsi Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 177/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan Putusan No. 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Jajang Sultonudin, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Ponadi Ponadi, Analisis Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Pelaksana Putusan Kasasi No. 61k/Pid.Sus/2016 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Supriatna Nafis, Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Delfika Intania Rosadi, Dini Mulia Mutmainah, Nikolas Andika Simbolon, AKIBAT HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN KEWARGANEGARAAN CAMPURAN YANG TIDAK DICATATKAN , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 13 No. 2 (2023): September 2023
- Carim B. Merta, Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Siti Nurbanis Andriani, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik Uang (Money Politics) Yang Dilakukan Oleh Calon Anggota Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 9 No. 1 (2019): Februari 2019
You may also start an advanced similarity search for this article.