Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Barat secara umum cukup kondusif, akan tetapi masih diwarnai banyak keluhan masyarakat terhadap adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya tindakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan intoleransi, masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat dalam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah maupun norma-norma kehidupan bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketetiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat agar dipenuhi sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, sarana dan prasarana, perlengkapan operasional dan pendanaan, disesuaikan struktur dan uraian tugas kelembagaan dan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
26-04-2022
Naffandy, E. (2022). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 9(1), 93–103. https://doi.org/10.30999/mjn.v9i1.1871
Articles
Similar Articles
- Suleng Belista Suleng, Rio Arif Pratama, Analysis of Judges' Considerations Regarding Default in Credit Agreement Cases at Three Levels of Court , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 15 No. 2 (2025): September 2025
- Misna Misna, Pengalihan Status Kepemilikan Wakaf Dibawah Naungan Yayasan Berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Menjadi Aset Pribadi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 8 No. 2 (2018): September 2018
- Aslan Noor, HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 4 No. 2 (2015): September 2015
- Fontian Munzil, Tinjauan Yuridis Perusahaan Induk Perbankan (Bank Holding Company) & Fungsi Holding Terhadap Kemandirian Yuridis Anak Perusahaan Perbankan Pada Perbankan Nasional (Studi Penerapan POJK 39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal) , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Tansah Rahmatullah, Kajian Mengenai Privasi dalam Informasi Digital Dihubungkan dengan Directive 95/46/EC dan Directive 2002/58/EC of The European Parliament and of The Council , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- Sri Ayu Astuti , Herizali Harahap , Perlindungan Tenaga Kerja Security Dengan Hak Kontrak Di Perusahaan Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 14 No. 2 (2024): September 2024
- Rr. Chantika Vebyola Wijaya, Waluyo Waluyo, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA “REMOTE PAID INTERNSHIP” BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 13 No. 1 (2023): Februari 2023
- Syahrul Machmud, Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Juli Asril, Imas Rosidawati Wiradirja, AKUISISI SAHAM HUBUNGANNYA DENGAN INVESTASI ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 4 No. 2 (2015): September 2015
- Dian Irawan, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
You may also start an advanced similarity search for this article.








