Essentially organizing the task of the Indonesian state government for the welfare of its people is carried out by providing services to the community. The services in question can be direct or indirect, carried out alone, or submitted to other parties. The administration of daily government is carried out by a [government paratur which is currently known as the State Civil Apparatus (ASN). In carrying out its duties and functions to provide services to the community, the State Civil Apparatus must submit and comply with the prevailing laws and ethics in carrying out their duties and functions. Based on this thought, the identification of the research problem was formulated as follows: (1) Are civil servants who have been subjected to sanctions for compensation and other administrative sanctions for the same mistakes can they be asked for criminal liability? and (2) How is the handling of the problem of inventory items internally related to the applicable regulations? The objectives of this study are: (1) to be able to find out whether civil servants who have been subject to sanctions for compensation and other administrative sanctions for the same mistakes can be asked for criminal liability, and (2) in order to illustrate how to handle the problem solving of goods supply internally related to the prevailing laws and regulations.This thesis research uses normative legal research methods or library research because this research places secondary data as primary legal material. Normative legal research is qualitative where the data used is not in the form of numbers, but is a description of words in a sentence.The results obtained from this thesis research are: (1) Civil Servants who have been subjected to sanctions for compensation and / or other administrative sanctions for the same mistakes can also be asked for criminal liability, and (2) handling the problem of supply items (procurement problems rice) that occurred in Bandung's Jail Class I was based on law, but not in accordance with all applicable laws and regulations.
17-10-2019
Nugraha, I. G. (2019). Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terkait Dengan Penggelapan Barang Persediaan Milik Negara Berdasarkan Hukum Penyelenggaraan Negara (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung). JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 8(2), 41–51. https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.669
Article
Similar Articles
- Supriatna Nafis, Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Saepudin Saepudin, Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 2 (2018): September 2018
- Reza Krisnawan, Kedudukan Mediasi Struktural Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
- Tri Mulyani, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Syahrul Machmud, Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Anggy Suwesty, Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
- Wahyu Daeni, Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Guna Terwujud Tegaknya Hukum dan Ketertiban Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Usep Lala Sopandi, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Achmad Gunawan, Kajian Yuridis Tentang Penggantian Antar Waktu Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hubungannya Dengan Kepastian Hukum Dalam Negara Kesejahteraan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 9 No. 1 (2019): Februari 2019
- Asep Rochman Dimyati, Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
You may also start an advanced similarity search for this article.