The crime of abuse of narcotics by civil servants is not only a serious violation of the State apparatus's disciplinary regulation but also a serious criminal offense, which should have been processed through the general court, but in fact there are some cases of criminal narcotics abuse whose punishment did not provide deterrent effect to other civil servants.This study aims to determine the implementation of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus to Civil Servants Who Conduct Criminal Acts, as well as legal actions that can be carried out by agencies against civil servants who are proven to commit criminal acts of narcotics abuse. The method used is descriptive analysis method with a normative juridical approach, analytical descriptive is research that describes applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law concerning issues. The results of this study indicate that the application of law to civil servants who commit narcotics crimes that is using legal remedies namely the perpetrators of narcotics crimes must be processed by law based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. While civil servants as criminal offenders are dishonorably discharged based on Article 87 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. Efforts to implement the law are carried out in a preventive manner, namely using legal remedies where perpetrators of narcotics crimes must be processed by law based on Law No. 35 of 2009 concerning narcotics. As for countermeasures so that other civil servants are not tempted to commit disciplinary violations, especially in narcotics crime violations, preventive measures are carried out in the form of prevention by conducting intensive guidance to civil servants by means of socialization and counseling about the dangers of narcotics and adverse impacts. from drug abuse.
17-10-2019
Saepudin, S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 8(2), 84–90. https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.671
Article
Similar Articles
- Achmad Gunawan, Kajian Yuridis Tentang Penggantian Antar Waktu Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hubungannya Dengan Kepastian Hukum Dalam Negara Kesejahteraan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 9 No. 1 (2019): Februari 2019
- Emi Sri Utami, Kajian Hukum Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pola Manajemen Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Hudaya Sofiandar, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Daerah Jawa Barat Yang Menyalah Gunakan Narkotika Di Hubungkan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
- Taryan Setiawan, Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Jajang Sultonudin, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Delfika Intania Rosadi, Dini Mulia Mutmainah, Nikolas Andika Simbolon, Hak Waris Hail Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Tercatat , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 13 No. 2 (2023): September 2023
- Uskandar Uskandar, Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:186/Pid.Sus/2018/PN.Grt) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Maretta Mugia Sajati, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Terkait Dengan Hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- Sidik Permana, Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Di Indonesia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 2 (2021): September 2021
- Hendri Darma Putra, Konsep Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dihubungkan Dengan Kewenangan Transisi Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
You may also start an advanced similarity search for this article.