Marriage for Indonesian people is a phenomenon that is different from various aspects of life. Marriage can be used. Marriage can also be seen from various realities. Keywords: socio-cultural aspects, marriage. In addition, there are also activities mentioned between goods and services. One of the legal requirements of a marriage according to Islam is the existence of a marriage guardian. By these matters the problems referred to are as follows: (1) How is the marriage guardian regulated according to Islamic law in Indonesia? and (2) what legal action can be taken by a husband and wife who request that their marriage be refused because of their marriage guardian? The objectives of this thesis research are: (1) to find out how the marriage guardian is determined according to Islamic law in Indonesia, and (2) to find out what legal actions can be taken by the husband and wife whose application for marriage is dropped because of his marriage guardian The research methods used in this study are normative juridical research methods, using pragmatic truths where something is true if the truth can be proven. This research thesis uses primary legal material in the form of secondary data which is qualitative in nature which is a descriptive description of words and does not use numbers The results of this thesis research are: (1) the guardian of marriage according to the religion of Islamic law basically consists of: (a) guardian of the court, (b) the guardian of the judge. And (c) muhakkam guardian. Whereas in the customary regulations in Indonesia, the marriage guardian consists of: (a) the guardian of the court, and (b) the guardian of the judge. Thus the guardian of muhakkam which is recognized for its existence in Islamic law, at the meeting there are no rules in the wedding invitation rules in Indonesia, and (2) legal actions that must be carried out by a married couple who are not recognized by their marriage are: (a) remarriage , (b) seek legal appeal, or (c) make an effort to review.
17-10-2019
Nurjaman, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dibawah Tangan Dengan Wali Penghulu Berdasarkan Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 0020/Pdt.P/2012/Pa.Smi.). JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 8(2), 30–40. https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.668
Article
Similar Articles
- Uskandar Uskandar, Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:186/Pid.Sus/2018/PN.Grt) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Cecep Rahman Permama, Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
- Aas Suhaeti, Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Rangkaperlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Andi Nurul Huda, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
- Agus Surachman, Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Menurut Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Asep Rochman Dimyati, Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Priyono Priyono, Eksistensi Pidana Mati Dalam Persfektif KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/PID/2012) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Wahyu Daeni, Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Guna Terwujud Tegaknya Hukum dan Ketertiban Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Nina Yayu Maesaroh, Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Hendri Darma Putra, Konsep Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dihubungkan Dengan Kewenangan Transisi Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
You may also start an advanced similarity search for this article.