Marriage for Indonesian people is a phenomenon that is different from various aspects of life. Marriage can be used. Marriage can also be seen from various realities. Keywords: socio-cultural aspects, marriage. In addition, there are also activities mentioned between goods and services. One of the legal requirements of a marriage according to Islam is the existence of a marriage guardian. By these matters the problems referred to are as follows: (1) How is the marriage guardian regulated according to Islamic law in Indonesia? and (2) what legal action can be taken by a husband and wife who request that their marriage be refused because of their marriage guardian? The objectives of this thesis research are: (1) to find out how the marriage guardian is determined according to Islamic law in Indonesia, and (2) to find out what legal actions can be taken by the husband and wife whose application for marriage is dropped because of his marriage guardian The research methods used in this study are normative juridical research methods, using pragmatic truths where something is true if the truth can be proven. This research thesis uses primary legal material in the form of secondary data which is qualitative in nature which is a descriptive description of words and does not use numbers The results of this thesis research are: (1) the guardian of marriage according to the religion of Islamic law basically consists of: (a) guardian of the court, (b) the guardian of the judge. And (c) muhakkam guardian. Whereas in the customary regulations in Indonesia, the marriage guardian consists of: (a) the guardian of the court, and (b) the guardian of the judge. Thus the guardian of muhakkam which is recognized for its existence in Islamic law, at the meeting there are no rules in the wedding invitation rules in Indonesia, and (2) legal actions that must be carried out by a married couple who are not recognized by their marriage are: (a) remarriage , (b) seek legal appeal, or (c) make an effort to review.
17-10-2019
Nurjaman, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dibawah Tangan Dengan Wali Penghulu Berdasarkan Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 0020/Pdt.P/2012/Pa.Smi.). JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 8(2), 30–40. https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.668
Article
Similar Articles
- Hendri Darma Putra, Konsep Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dihubungkan Dengan Kewenangan Transisi Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Ruhiat Sobirin, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- Taryan Setiawan, Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Mita Wulan Ndari, Arikha Saputra, TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 13 No. 2 (2023): September 2023
- Rokhana Rokhana, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Dikaitkan Dengan Habis Masa Kontrak Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 dan Putusan No.7/PUU-XII/2014 , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Daniel Romi Sihombing, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Delfika Intania Rosadi, Dini Mulia Mutmainah, Nikolas Andika Simbolon, Hak Waris Hail Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Tercatat , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 13 No. 2 (2023): September 2023
- Tri Mulyani, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Reza Krisnawan, Kedudukan Mediasi Struktural Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
- Siti Hamidah, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Obat-Obatan Tradisional Atas Pemanfaatan Tanpa Hak dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
You may also start an advanced similarity search for this article.