The national vision of financial inclusive has been formulated in order to realize a financial system that can be accessed by all levels of society with the aim of encouraging national economic growth in the micro and small enterprises segment. The implementation of digital financial services, namely financial technology with peer to peer lending features is a form of information technology-based money lending services. The author will conduct research, first, how is the application of the principle of prudential banking to peer to peer lending products on the application of financial technology? second, how far can the role of the financial services regulator reach the legal protection of creditors & debtors for the delivery of peer to peer lending services in the application of financial technolog? This study uses a normative juridical approach in accordance with the field of legal studies. Assessment is carried out on legal principles which are the research of philosophical aspects because the legal principle is an ideal element of law and legal norms contained in the laws and regulations. The data collection technique is library research to collect problem references as well as legislation according to the problem being studied. Data obtained from secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The research specification is descriptive analysis to provide data as accurately as possible and all data collected has been analyzed qualitatively juridically and described analytically descriptively. The study found that, first, the application of the prudential banking principle of peer to peer lending products in the application of financial technology was not optimal, second, regulators have not optimally regulated the relationship of asymmetry between lenders and loan recipients, the amount of loan interest rates, guarantee of non-performing loans, confidentiality of loan recipient data related to collection of non-performing loans, track record of loan recipients, suspicious transaction reporting for financial technology business entities and status/form of financial technology business entity including portion of ownership by foreign parties in financial technology lending providers.
17-10-2019
Munzil, F. (2019). Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Financial Technology Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinjaman (Debitur). JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 8(2), 1–29. https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.667
Article
Most read articles by the same author(s)
- Fontian Munzil, KAPITA SELEKTA PENYITAAN BIDANG HUKUM PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 4 No. 1 (2015): Februari 2015
- Fontian Munzil, Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- Fontian Munzil, PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI INSTRUMEN MEMAKSA DALAM HUKUM PERPAJAKAN , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 4 No. 2 (2015): September 2015
- Fontian Munzil, Tinjauan Yuridis Perusahaan Induk Perbankan (Bank Holding Company) & Fungsi Holding Terhadap Kemandirian Yuridis Anak Perusahaan Perbankan Pada Perbankan Nasional (Studi Penerapan POJK 39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 1 (2018): Februari 2018
- Fontian Munzil, ANALISIS YURIDIS PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 2 No. 1 (2012): Februari 2012
- Fontian Munzil, Perspektif Yuridis Kedudukan Perbankan Sebagai Pengelola Dana Kartu Uang Elektronik (Electronic Money) Terkait Dengan Perlindungan Konsumen , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 2 (2017): September 2017
- Fontian Munzil, Kajian Teoritis Kedudukan Perusahaan Pembiayaan Leasing Terhadap Aktifitas Tindak Pidana Pencucian (Money Laundring) Terkait Dengan Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Fontian Munzil, PERHITUNGAN NILAI WAKTU UANG TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TIPIKOR YANG BERKEADILAN , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 1 No. 1 (2011): Februari 2011
- Fontian Munzil, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) PADA BADAN LAYANAN UMUM , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 1 No. 2 (2011): September 2011
Similar Articles
- Ratna Kartika, Penerapan Asas Restitusi Sebagai Pedoman Kepastian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Berdasarkan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN.Grt) , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Tansah Rahmatullah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVACY DARI SPAMMING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 4 No. 2 (2015): September 2015
- Leni Anggraeni, LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDRENN HUMAN TRAFFICKING CASES: A STUDY OF THE BALE BANDUNG DISTRICT COURT DECISION , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
- Maretta Mugia Sajati, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Terkait Dengan Hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- R Melly Irnawati Suhandi, Kedudukan Harta Bawaan Yang Telah Tercampur Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Harta Benda Perkawinan , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 11 No. 1 (2021): Februari 2021
- Ruhiat Sobirin, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- Cecep Rahman Permama, Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 2 (2020): September 2020
- Fontian Munzil, Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 7 No. 1 (2017): Februari 2017
- Toto Santosa, Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Berdasarkan KUHAP dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 6 No. 1 (2016): Februari 2016
- Misna Misna, Pengalihan Status Kepemilikan Wakaf Dibawah Naungan Yayasan Berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Menjadi Aset Pribadi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 8 No. 2 (2018): September 2018
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
You may also start an advanced similarity search for this article.