Paradoks Hukum Anti-Diskriminasi di Indonesia Analisis Antara Regulasi Kesetaraan dan Praktik Sosial

Abstract

Kesenjangan antara regulasi anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan dan praktik sosial yang masih menunjukkan diskriminasi berbasis agama, gender, etnis, dan disabilitas memperlihatkan adanya paradoks dalam bekerjanya hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menyebabkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial serta merumuskan strategi penguatan efektivitas hukum anti-diskriminasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan socio legal approach untuk memetakan relasi antara norma hukum dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks muncul akibat ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, resistensi budaya, tumpang tindih regulasi, dan bias institusional memperkuat ketidakmampuan hukum dalam menjamin kesetaraan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan paradoks hukum anti-diskriminasi melalui keterikatan antara dimensi normatif, kelembagaan, dan sosial-kultural dalam menjelaskan kegagalan transformasi norma menjadi praktik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian efektivitas hukum dengan menawarkan penguatan budaya egaliter, kapasitas penegak hukum, harmonisasi regulasi, serta partisipasi kelompok rentan sebagai strategi mewujudkan hukum anti-diskriminasi yang lebih substantif.