Implikasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Etika Pemilu Legislatif di Indonesia

Abstract

Pelanggaran etika dalam pemilihan umum legislatif merupakan persoalan yang dapat memengaruhi integritas penyelenggaraan pemilu, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi demokrasi di Indonesia. Permasalahan muncul ketika pelanggaran etika tidak selalu memiliki karakteristik yang sama dengan tindak pidana pemilu, sehingga diperlukan kejelasan dalam menentukan mekanisme penanganan dan bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu legislatif serta mengkaji mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana berperan penting dalam menjaga integritas pemilu, mendorong akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman antarlembaga, keterbatasan pembuktian, serta koordinasi yang belum optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara pelanggaran etika pemilu dan penegakan hukum pidana, khususnya mengenai pentingnya pembedaan mekanisme etik, administratif, dan pidana. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pemilu melalui rekomendasi penguatan koordinasi kelembagaan, konsistensi penerapan hukum, dan kepastian pertanggungjawaban guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.