Pasal 35 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa. usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangn Khusus. Perizianan dalam pengelolaan pertambangan terutama pertambangan modal asing menjadi paradigma baru karena selama ini dilakukan dengan bentuk kontrak karya, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam kontrak karya berlaku asas pucta sunt setvanda sedangkan dalam perizinan berlaku asas legalitas. Kendala dalam pelaksanaan peradigma baru adalah perjanjian kontak karya masih berlaku, PT Freeport meminta stabilisasi dalam penerimaan Negara dengan ketentuan khusus, Pembangunan fasilitas pemurnian, wilayah pertambangan yang dibatasi dan divestasi saham sebesar 51%.
26-04-2022
Kamal, M. (2022). Paradigma Baru Perubahan Asas Pacta Sunt Setvanda Ke Asas Legalitas Dalam Pertambangan Modal Asing Di PT. Freeport Indonesia. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 9(1), 30–41. https://doi.org/10.30999/mjn.v9i1.1867
Articles
Similar Articles
- Nandagia Darmadi, Penyerahan Sebagian Hak Guna Usaha Oleh Pemegang Hak Guna Usaha Kepada Masyarakat Sekitar Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan Berdasarkan Peraturan Menteri Argraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 10 No. 1 (2020): Februari 2020
- Muhammad Miftah, Bayu Prasetyo, Elviandri, Juridical Analysis Of The Cancellation Of The Decision Of The Kpu Of Mahakam Ulu Based On The Decision Of The Constitutional Court Number 224/Phpu.Bup-Xxiii/2025 , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 15 No. 2 (2025): September 2025
- Tarisa Damayanti, Eka Nanda Ravizki, PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PENUNTUTAN , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024
- Muhammad Rizky Riantori Panandito, The Role of The East Kalimantan Provincial Government in Addressing Unlawful Coal Mining , JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA: Vol. 15 No. 2 (2025): September 2025
You may also start an advanced similarity search for this article.