Potret Good Government Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Abstract

Indonesia is a country based on the law (Article 1 paragraph (3), Third
Amendment, 1945 Constitution). That the administration of government is based on legal
principles to limit the power of the government, meaning that state power through its
apparatus is limited by law (rechtsstaat), not based on mere power (machtsstaat). Each
district government, where the Regency DPRD, together with the Regent, is a unitary organ
of the Regency Regional Government. In West Bandung Regency, in terms of exploring
various potential resources, all local government organs try to empower the concept of
regional autonomy. Of course, according to the culture in the West Bandung Regency area,
DPRD members are more sensitive to the people in the area, from the sub-district, village,
and the environment. At RT/RW, the goal is to absorb the aspirations of the community and
ultimately create community welfare. Implementation of Regional Autonomy, by handing
over part of the regional authority to regulate, compose, and supervise in a broader, more
real, and more responsible way, especially in utilizing various kinds of potential resources
available in their respective regions. Policies and authorities in the distribution of power in
regional governments need to pay attention to the theory of mutual supervision and control
(checks and balances). The role of the DPRD of West Bandung Regency in realizing good
governance has not run optimally and comprehensively, but has shown developments in a
better direction than before. The DPRD's role as a regulator of regional regulations that
are ideally suited to regional needs has not been maximized because in making governance
regulations, DPRDs must refer to regional regulations and the central government. DPRD,
as the formulator of the regional budget, has not been able to prioritize the allocation of
funds for governance in the region because there are still other priority allocations for
needs, including education and health. As outlined in Law 32 of 2004, the position of the
DPRD in controlling the implementation of regional regulations (supervision function) in
implementing good regional governance has not run as expected due to the lack of experts
and communication dimensions, and the position of the DPRD is still unclear as outlined in
Law No. 23 of 2014 concerning regional government, where DPRD members are still
ambiguous as to whether they are regional government administrators or regional officers
(ASN).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3)
amandemen ketiga, UUD 1945). Bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas
prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan Pemerintah, artinya kekuasaan negara
melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan atas kekuasaan
belaka (machtsstaat). Setiap pemerintahan daerah kabupaten, dimana DPRD Kabupaten
bersama-sama dengan Bupati, merupakan satu kesatuan organ Pemerintahan Daerah
Kabupaten. Di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal menggali berbagai potensi sumber
daya, segenap organ Pemerintah Daerah mencoba memberdayakan konsep Otonomi Daerah,
tentunya sesuai kultur di daerah Kabupaten Bandung Barat, anggota DPRD lebih peka
masyarakat yang ada di daerah mulai dari kecamatan, Desa, sampai ke lingkungan RT/RW,
tujuannya menyerap aspirasi masyarakat dan akhirnya bisa menciptakan kesejahteraan
masyarakat. Implementasi Otonomi Daerah, dengan cara menyerahkan sebagian dari
kewenangan daerah untuk mengatur, Menyusun, serta mengawasi dengan cara lebih luas,
lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam memanfaatkan berbagai macam potensi
sumber daya yang tersedia di daerahnya masing-masing. Kebijakan dan kewenangan dalam
pembagian kekuasaan di Pemerintahan Daerah, perlu memerhatikan teori saling mengawasi
dan kontrol (checks and balances). Peran DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan maksimal dan
komprehensif, namun sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik dari
sebelumnya. DPRD sebagai regulator Peraturan Daerah ideal yang sesuai kebutuhan daerah,
belum maksimal, karena dalam membuat aturan tata kelola DPRD harus merujuk kepada
regulasi daerah dan pemerintah pusat. DPRD sebagai perumus anggaran daerah, belum bisa
memprioritaskan alokasi dana untuk tata kelola di daerah, karena masih ada alokasi
kebutuhan lain yang lebih diutamakan, diantaranya untuk pendidikan dan kesehatan. DPRD
sebagai controlling pelaksanaan Peraturan Daerah (fungsi pengawasan) dalam
melaksanakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, belum berjalan dengan harapan,
karena minimnya tenaga ahli, dimensi komunikasi, dan kedudukan DPRD masih belum jelas
sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, maupun Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana anggota DPRD masih ambigu
apakah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah atau Pejabat Daerah (ASN).