Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyelenggaraan Travel Haji Dan Umrah Bermasalah Serta Upaya Rehabilitasinya Terkait Dengan Fungsi Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 692/Pid.B/2018/PN.Bdg.)

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. In order to carry out their worship, Indonesian Muslims each year become a large part of the world's pilgrims, and in large numbers, also become part of the world's Umrah pilgrims. The implementation of the regular Hajj pilgrimage is the responsibility of the government to organize it, meanwhile the implementation of special Hajj pilgrimages and Umrah is handed over to private parties with the exception that under certain conditions it can be taken over by the government. Thus, the implementation of special Hajj and Umrah pilgrimage trips has becomes a great business opportunity for many travel agents who have permission for it. However, the failure of organizing special Hajj and Umrah pilgrimage trips carried out by the private sector has occurred several times and is detrimental to prospective pilgrims and Umrah in very large numbers. Objective: To formulate institutionally the failure of the prospective pilgrims and or Umrah pilgrimage can be overcome, method: this research is normative legal research with a case study approach, and the result: the achievement of the objective of this research. Conclusion: Institutionally the failure of the prospective pilgrims and or Umrah pilgrimage can be mentioned above by implementing the legislation by forming a special institution that is part of the Ministry of Religion with the main task of taking over the organizers and or managers of the implementation of the problematic Hajj and Umrah pilgrimages.

Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dalam rangka menjalankan ibadahnya, umat Islam Indonesia untuk setiap tahunnya menjadi bagian
besar dari jamaah haji dunia, dan dalam jumlah yang besar juga menjadi bagian dari jamaah umrah dunia. Penyelenggaraan perjalanan ibadah haji reguler menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyelenggarakannya, sementara itu penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus dan umrah diserahkan kepada pihak swasta dengan pengecualian dalam kondisi tertentu dapat diambil alih penyelenggaraannya oleh pemerintah. Dengan demikian penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus dan umrah menjadi peluang usaha yang besar bagi banyak travel agent yang memiliki izin untuk itu. Meskipun demikian kegagalan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus dan umrah yang dilaksanakan oleh pihak swasta tersebut sudah beberapa kali terjadi dan merugikan calon jamaah haji khusus dan umrah dalam jumlah yang sangat besar. Tujuan: Untuk merumuskan secara kelembagaan kegagalan pemberangkatan calon jamaah haji dan atau umrah tersebut dapat diatasi, metode: penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, dan hasil: tercapainya tujuan diadakannya penelitian ini. Kesimpulan: Secara kelembagaan kegagalan pemberangkatan calon jamaah haji dan atau umrah tersebut dapat diatas dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan cara membentuk suatu lembaga khusus yang menjadi bagian dari Kementerian Agama dengan tugas utama untuk mengambil alih penyelenggara dan atau pengelola pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang bermasalah.