Kajian Hukum Penataan Wilayah Sekitar Kawasan Bendungan Jatigede Dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang

Abstract

The current legislation (positive law) does not reflect the implementation of the
existing constitution. Distribution of authority between the centre and the regions in the
management of economic resources in the laws and regulations and government regulations.
At the level of implementation of Law No. 32 of 2004 and Government Regulations it has
not accommodated some of the needs of the government management system and the needs of government management systems in the era of regional autonomy. This model of
cooperation between regions initiated by several district / city regional groups certainly
needs to be accompanied by the establishment of clear authority in facilitating, coordinating
and mediating from the Central or Provincial Governments. Based on the objectives,
principles, and norms and rules contained in the Law, coupled with applicative and
democratic conditions, the distribution of the weight of authority at every level of
government and between regions. The administrative decentralization approach in the
formulation of the Law on Regional Government in Indonesia and also political
decentralization which gives authority and strength to the regions is very necessary so that
a balance occurs in the formulation or structuring of central and regional authorities. The
method of approach used in this study is a normative juridical approach discussing the
doctrine of the doctrine of principle of law in law. In general research is distinguished
between data directly from the community called primary data or basic data where as those
obtained from library materials commonly called secondary data. The legal study of the
arrangement of Special Economic Zones in the Jatigede Dam buffer zone is expected to be
able to increase the Sumedang District's Original Revenue. With the enactment of the
regional autonomy policy, the regional government is expected to be able to develop the
potential that exists in Sumedang district, tackling any existing problems by conducting
planning, management and supervisory functions. Programs that can increase the original
income of the Sumedang Regency need to get support and facilitation between the central
and regional governments and there is a need to make clear legal rules so that a positive
impact on the economic capacity of a region can be realized.

Perundang-undangan yang ada saat ini (hukum positif) belum mencerminkan
implementasi dari konstitusi yang ada. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah
dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan dan
peraturan pemerintah. Pada tataran pelaksanaan Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah belum menampung beberapa kebutuhan sistem manajemen pemerintah dan kebutuhan sistem manajemen pemerintahan di era otonomi daerah. Model
kerjasama antar daerah yang diprakarsai oleh beberapa kelompok daerah kabupaten/kota ini
tentu perlu diiringi dengan penetapan kewenangan yang jelas dalam memfasilitasi,
mengkoordinasi dan memediasi dari Pemerintah Pusat atau Provinsi. Dengan berpatokan
pada tujuan, azas-azas, dan norma serta aturan yang ada dalam Undang-undang, ditambah
dengan syarat aplikatif dan demokratis, distribusi bobot kewenangan di setiap jenjang
pemerintahan dan antar daerah. Pendekatan desentralisasi administratif dalam perumusan
Undang-undang Pemerintahan daerah di Indonesia dan juga desentralisasi politik yang
memberikan otoritas dan kekuatan kepada daerah sangat diperlukan sehingga terjadi
keseimbangan dalam perumusan atau penataan kewenangan pusat dan daerah. Metode
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif
membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam penelitian pada
umumnya dibedakan antara data yang langsung dari masyarakat dinamakan data primer
(atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan
data sekunder. Kajian hukum penataan Kawasan Ekonomi Khusus pada kawasan penyangga
(buffer zone) Bendungan Jatigede diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah maka
pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada
Kabupaten Sumedang, menanggulangi setiap permasalahan yang ada dengan cara
melakukan perencanaan, pengelolaan dan fungsi-fungsi pengawasan. Program yang dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang perlu mendapatkan dukungan
serta fasilitasi antara pemerintah pusat dan daerah dan perlunya membuat suatu aturan
hukum yang jelas sehingga berdampak positif terhadap kemampuan ekonomi suatu daerah
dapat terwujud.