Implikasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Etika Pemilu Legislatif di Indonesia

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan menggunakan konsep keadaulatan rakyat. Implementasi dari demokrasi di Indonesia adalah Pemilu. Namun, dalam setiap proses pemilu, seringkali timbul berbagai bentuk pelanggaran etika yang dapat mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Salah satu kunci utama upaya memperkuat demokrasi di Indonesia adalah melalui penguatan mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu legislatif. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa integritas pemilu merupakan pondasi yang tidak hanya menentukan kualitas demokrasi, tetapi juga legitimasi pemerintahan yang dipilih. Kerja sama antarlembaga, termasuk Bawaslu, KPU, kepolisian, dan kejaksaan, perlu diperkuat untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil