JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA

UPAYA PREVENTIF OLEH BANK DALAM MENCEGAH NASABAH WANPRESTASI ATAS KREDIT RUMAH

Evelyn Novi Pandini — 2023-05-18

Produk layanan bank salah satunya ialah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Produk tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Dalam realitanya ditemukan bahwa nasabah produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami wanprestasi dalam pelaksanaanya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali mengenai perwujuda upaya preventif oleh pihak bank dalam mencegah nasabah wanprestasi atas kredit rumah. Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Surabaya. Hasil penelitian didapati bahwa upaya preventif oleh Bank BCA Surabaya sebagai pencegahan terjadinya waprestasi telah dilakukan dengan menegakkan prinsip 5C, yang meliputi modal, watak, jaminan, dan perekonomian debitur. Selain itu pihak bank juga menegakkan prinsip kehati-hatian. Wanprestasi yang tetap terjadi menunjukkan bahwa efektivitas hukum dengan ini belum terwujud dengan maksimal

PERLINDUNGAN KONSUMEN BERUPA GANTI KERUGIAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA TAMAN WISATA

Achmad Ichsan Maliki — 2023-05-18

Adanya permasalahan di taman wisata hingga merugikan pengunjung dengan ini perlu dipertanyakan mengenai perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban hukumnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan perlindungan konsumen berupa ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban pihak pengelola taman wisata. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di taman wisata Kenjeran Park & Atlantis Land Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pengunjung taman wisata secara preventif belum dapat diwujudkan dengan baik, terbukti adanya fasilitas yang roboh hingga merugikan konsumen. Namun perlindungan secara represif telah diwujudkan dengan baik. Pertanggungjawaban hukum dengan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengelola taman wisata.

PERWUJUDAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Hafidz Amrullah Dzaky Nugroho — 2023-05-18

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim didalam Putusan
Nomor 10/pid.sus-tpk/2021/PT.DKI. ditinjau dari teori kemanfaaatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan tersebut belum sesuai dengan teori kemanfaatan hukum, mengingat penegakan hukumnya yang tidak tegas terhadap korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), terlebih terdakwanya merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya dapat dihukum lebih berat. Seharusnya diutamakannya upaya pemberantasan masalah korupsi di Indonesia, mengingat dampak korupsi sangat menyeluruh dalam kehidupan masyaraakat bernegara.

OLIGARKI DITENGAH SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

Riziq Aji Haidar — 2023-05-26

Indonesia dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut asas pembagian kekuasaan yang disebut dengan check and balances. Asas ini dijalankan untuk mencegah adanya dominasi kekuasaan dari suatu lembaga negara ataupun untuk mencegah adanya tumpang tindih kekuasaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa lebih lanjut mengenai praktik oligarki yang ternyata masih dapat ditemui dalam tatanan kenegaraan di Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitik, dimana dilakukan analisa mengenai praktik ideal yang seharusnya terjadi dengan praktik yang benar-benar terjadi di tatanan kenegaraan Indonesia. Hasilnya, ternyata masih banyak ditemui praktik oligarki yang hanya memusatkan kekuasaan pada golongan-golongan tertentu saja. Adanya praktik oligarki disebabkan adanya sejarah historis yang dimiliki oleh tokoh elite politik, adanya kekuatan finansial yang sangat stabil, buruknya kelembagaan partai politik, dan adanya penyusunan koalisi yang diisi oleh dua kekuatan superior. Kepentingan rakyat menjadi dikesampikan oleh kepentingan penguasa negara dengan adanya praktik oligarki

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN ATAS PEMBOBOLAN DATA RAHASIA NEGARA SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dhanar Setya Wahyu — 2023-02-13

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Perlindungan konsumen sejatinya menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dilaksanakan, salah satunya adalah terkait data pribadi konsumen yang patut untuk dilindungi. Pelaku usaha dalam penyelenggaraannya melekat kewajiban untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut Good Corporate Governance (GCG). Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali terkait bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap bocornya data pribadi konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan melihat sisi perwujudan kepastian hukum, perlindungan konsumen, prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan secara mendasar yakni konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen atas Pembobolan Data Rahasia Negara.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA “REMOTE PAID INTERNSHIP” BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Rr. Chantika Vebyola Wijaya — 2023-02-11

Pemagangan merupakan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan dengan bekerja langsung di bawah arahan serta pengawasan instruktur atau tenaga yang lebih berpengalaman guna menguasai keahlian tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tentang keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan khusus dan serupa mengenai pemagangan. Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif yang memberikan penjelasan sistematis terkait peraturan, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan isu permasalahan hukum. Hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakernaan serta peraturan khusus dan serupa mengenai pemagangan pada dasarnya tidak mengenal istilah remote paid internship yang diadaptasi dari budaya remote working. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan cukup terbatas karena pemerintah belum mengatur secara jelas mengenai remote paid internship. Dalam peraturan yang ada, pemerintah pun belum mengatur mengenai sanksi apabila terdapat pelanggaran dalam kegiatan pemagangan.

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF SEBAGAI UPAYA MEMBERANTAS PENCEMARAN AKIBAT INDUSTRIAL WASTE

Fairuz Afra — 2023-02-14

This article discusses the effectiveness of administrative environmental law enforcement as an effort to eradicate pollution caused by industrial waste. The author explains that the problem of environmental pollution due to industrial waste has become a global concern because it can threaten human health and environmental sustainability. However, even though there are laws and regulations governing this matter, there are still many violations committed by the industry. Therefore, enforcement of administrative environmental laws is important to ensure that the industry complies with established regulations and is responsible for the waste it produces. In this article, the author presents several formulations of problems that often occur in society. pollution of the environment to the local area. In conclusion, the authors emphasize that effective administrative environmental law enforcement can help eradicate industrial waste pollution. However, there needs to be a greater and consistent effort by government, industry and society to ensure success in this endeavor.

ANALISA PENERAPAN PUTUSAN ULTRA PETITA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Ratu Syifa Junaedi Putri — 2023-02-18

The Constitutional Court is a particular judicial state institutions that has a position as a judicial institution besides the Supreme Court. Their responsibilities and power are controlled in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where one of them is determining disputes over the outcome of the presidential elections. Requests for these types of issues may only be submitted by election participants considering the rules and regulations provided in Law no. 24 of 2003. In giving a decision, the judge has the right to find his own law, including giving a decision that exceeds the application submitted by the applicant which is called a decisionultra small. This is intended to provide substantive justice to the applicants. The objective of doing this research is to analyze whether the decisionultra smallcan be applied in the issue of disputes over election results. For this reason, , a normative research was conducted using a qualitative methodology so that the results provided are a comprehensive discussion. The outcomes from this research prove that the verdictultra smallcan be given to cases of disputed election results. Example of applicationultra small against the action of the Constitutional Court is the Constitutional Court Decision Number 41/PHPU.D-VI/2008 and the Constitutional Court Decision Number 57/PHPU.D-VI/2008.

Keywords:ultra petita, verdict, election dispute