Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Di Indonesia - Permana, Sidik (Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 2022)
In the middle of the coronavirus pandemic, prisons are places of risk. The problem is many prisons are unfit for habitation because of excess capacity. It is impossible to implement social distancing policies. In Indonesia, the government implemented the release of prisoners through an assimilation and integration program related to COVID-19 starting on March 31. This assimilation can be understood as an effort to integrate prisoners into society in order to restore the social function of prisoners and make them part of society as a whole. This exemption policy refers to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Menkumham RI) Number 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of COVID-19. The implementation of the release of prisoners is further regulated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the Release and Release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration in the Context of Preventing and Combating the Spread of COVID-19. The results of the study show that the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of COVID-19 in terms of the Purpose of Criminalization in Indonesia has not been running optimally due to assimilation in prison. The conditions of the COVID-19 pandemic are not the right policy because they are based on unstable social and economic conditions to support the implementation of this. Apart from the realm of health, even assimilated prisoners do not have a clear mechanism other than guidance from prisons regarding how they start their business, even though they are faced with a difficult situation trying to find work in the midst of this pandemic. The obstacles are the clients, both in number and readiness to undergo guidance and supervision, and the limited capacity of Community Guidance Human Resources (PK). Di tengah pandemi corona, penjara jadi tempat yang berisiko. Persoalannya, banyak penjara yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak atau social distancing mustahil diterapkan. Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 mulai 31 Maret lalu. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Kebijakan pembebasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan di Indonesia belum berjalan secara optimal karena asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Selain dalam ranah kesehatan, narapidana yang diasimilasi pun tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari lapas terkait bagaimana ia memulai usahanya, padahal ia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Hambatannya adalah klien baik secara jumlah maupun kesiapan menjalani pembimbingan dan pengawasan, kapasitas Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang terbatas.