Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Nanda, Rulli (Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 2022)
Technology’s Development is growing rapidly at this time which resulting many positive impacts and negative impacts. one of them is Theft of Data which is increasingly rampant nowadays. Usually, the perpetrators of data thief they get to be traded illegally and misused for power and also fraud. Based on the background description, The Identify problems are formulated: 1) What is the form of legal evidence in the case of theft of personal data via the internet; 2) How is the legal remedy that can be carried out by the owner of personal data whose data is stolen by another through the internet. The research specifications using analytical descriptive method. The method of approach using is normative juridical, which is a method in normative legal research using primary sources of secondary data or library. The results of the study illustrate that: 1) The form of legal evidence in the case of theft of personal data is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code which regulates legal evidence in the form of witness statements, expert statements, letters, instructions, statements of the defendant, furthermore specifically regulated in Article 44 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulate that electronic data can be using as a valid evidence; 2) According to the provisions of Article 26 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, one of the legal remedies that can be carrying by the owner of personal data whose data is stolen by another party through the internet is by filing a civil suit through a district court, the owner of the data can file compensation to the party suspected of misuse of his personal data. Perkembangan Teknologi makin pesat saat ini yang mengakibatkan banyak dampak positif dan dampak Negatif salah satunya adalah pencurian data yang lagi marakmaraknya saat ini. Biasanya pelaku pencurian data yang mereka dapatkan untuk diperjual belika secara ilegal dan disalahgunakan untuk kekuasaan dan juga penipuan. Berdasarkan uraian latar belakang maka identifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah bentuk pembuktian hukum dalam kasus pencurian data pribadi lewat internet; 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemilik data pribadi yang datanya dicuri pihak lain melalui internet. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriftif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian menggambarkan bahwa: 1) Bentuk pembuktian hukum dalam kasus pencurian data pribadi diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, selanjutnya secara khusus diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemilik data pribadi yang datanya dicuri pihak lain melalui internet adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri, pemilik data dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak yang diduga melakukan penyalagunaan data pribadi miliknya.