Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan - Putra, Teguh Eko (Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 2022)
Sebagai bentuk problem solving terhadap berbagai permasalahan yang terjadi diseputar tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, maka ADR sebagai bentuk restorative justice dapat diimplementasikan oleh penyidik Polri dimana penyidik sebagai pintu gerbang awal proses pemidanaan yang tergabung dalam criminal justice system dapat menjadi mediator, dimana mediasi merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan ADR tersebut. Proses penyidikan yang saat ini dilakukan dengan lebih Adanya anggapan bahwa disaat Polri melakukan proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan melalui proses mediasi dengan dapat diselesaikannya perkara melalui ganti rugi dari pihak pelaku seolah-olah penyidik sebagai “Penagih Utang” tidak lagi harus menjadi mindset penyidik dimana hal ini tentunya harus didasari dengan adanya kesepakatan para pihak (korban dan pelaku) sehingga perkara yang dilaporkan dapat sesegara mungkin dilakukan tindakan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan tahapan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Penelitian ini bertujuan: pertama menguraikan gambaran tentang penegakan hukum normatif terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagai bahan kajian. Kedua menganalisis penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan restorative justice dengan penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di tingkat penyidik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, atau library research (penelitian kepustakaan). Dalam penelitian hukum normative, hukum dikonsepkan semata-mata sebagai apa yang tertulis di dalam perundang-undangan (law in book). Data Sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif yang sebaian besarnya berasal dari buku-buku referensi maupun jurnal-jurnal hasil penelitian lainnya. Hasil sementara dari penelitian ini adalah: pertama sanksi pidana tersebut dinilai masih sangat rendah. Sanksi pidana yang sangat rendah belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan. Salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur tindak pidana penipuan dan penggelapan sanksinya belum cukup untuk memberikan efek jera yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kedua penyidik dapat menggunakan wewenang diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan.