PEMULIAAN HUKUM

Konseptualisasi Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Sebagai Pemenuhan Perlindungan Hukum Teknologi di Indonesia

Maharani Qaulan Syadida, Nadhila Citra Supriantoro, Mohamad Suci Sugianto — Thu, 28 Mar 2024 00:00:00 -0500

Artificial Intelligence atau yang sering disingkat AI memiliki nama lain dalam bahasa indonesia yaitu kecerdasan buatan merupakan salah satu hasil dari berkembangnya dunia teknologi dan digital. Dalam perkembangnya AI sendiri memiliki banyak dampak positif namun juga memiliki dampak negatif yang cukup berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait peluang dan tantangan AI dalam kehidupan masyarakat kemudian memebrikan solusi terkait tantangan dan permasalahan yang terjadi tentang AI di Indonesia khususnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Reform Oriented Research (penelitian beriorentasi pembaruan) digunakan untuk mengkaji kelayakan dari aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap suatu aturan yang dianggap perlu dan menggunakan metode pendamping yaitu pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan beberapa negara di dunia. Hasil yang didapatkan oleh penulis terdapat banyak urgensi perlindungan hukum dari dampak negatif AI di Indonesia dengan itu maka penulis memberikan sebuah rekomendasi berupa ius constituendum Konsep Badan Pengawasan dan Perlindungan AI di Indonesia sebagai salah satu fungsi pengawasan dan perlindungan pemerintah di dalam perlindungan hukum teknologi di Indonesia, amandemen beberapa undang-undang, dan membuat Undang-Undang Kecerdasan Buatan di Indonesia.

UPAYA HUKUM DALAM TRANSAKSI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dandy Agam Haqi, Made Warka — Tue, 31 Oct 2023 00:00:00 -0500

Sebanyak 74% masyarakat Indonesia menggunakan internet. Dengan alasan utama yakni untuk mengakses aplikasi marketplace untuk belanja online. Terdapat sisi negatif dalam bertransaksi secara online yakni maraknya kasus penipuan. Muncul ide baru mengenai strategi permasaran yakni mystery box. mystery box ialah kotak yang kita tidak tau isinya yang dijual secara random oleh penjual. Setelah konsumen melakukan pembayaran untuk transaksi membeli mystery box maka dengan alasan apapun pembeli tidak boleh mengembalikannya. Dapat dikatakan bahwa nilai tukar tidak sesuai dengan kualitas produknya sehingga bertentangan dengan Pasal 4 UUPK yang menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang dibeli sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan. Selanjutnya terdapat fenomena lain seperti adanya penggunaan klausa baku dari penjual dengan membuat peraturan bahwa barang siapa yang membeli mystery box maka tidak dapat dikembalikan meskipun konsumen merasa tidak puas. Pada Pasal 1320 KUH Perdata kedua pihak harus melakukan perjanjian dengan sebab yang halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil analisis pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif yang merupakan syarat sah suatu perjanjian.

Menyelami Mekanisme Darurat Bencana Kebakaran Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia

Aries Nur Utomo, Andi Rohandi — Tue, 31 Oct 2023 00:00:00 -0500

Indonesia telah melewati masa-masa sulit (keadaan darurat negara) yang bersifat lokal, tentu sifat dari keadaan darurat ini berbeda dengan keadaan darurat yang jangkauannya berskala nasional. Prinsip penetapan status kedaruratan lokal pada negara kesatuan berada di tangan pemimpin negara, Indonesia yang merupakan negara dengan bentuk negara kesatuan telah memberikan kewenangan untuk menetapkan status darurat bencana kepada presiden selaku pemimpin negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, namun kewenangan tersebut telah terdelegasikan oleh ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Belakangan ini telah terjadi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat, menyikapi bencana tersebut Bupati Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Keputusan, yang kemudian Surat Keputusan tersebut tidak diperpanjang dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan darurat bencana yang diterbitkan oleh gubernur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sengan spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Kemudian data yang telah diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan cara kualitatif. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menetapkan status darurat bencana kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Cipatat berpedoman pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat melalui undang-undang untuk menetapkan keadaan darurat kepada pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia.

Polemik Hukuman Mati Di Arab Saudi Dalam Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia

Firdaus Muhamad Iqbal — Tue, 31 Oct 2023 00:00:00 -0500

The capital punishment is one of the world's oldest and most severe penalties, putting a person's life to death. Saudi Arabia is a country that allows and enforces capital punishment. Saudi Arabia's constitution incorporates the Qur'an and Sunnah and declares that the state defends human rights in line with Islamic Sharia, making it the only country with a legal system distinct from the rest of the world. This research applies normative juridical method. The instruments that contain the ban of the death penalty are described in this study. According to the findings of this study, there are treaties that ban the capital punishment, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Capital punishment has always been a controversial subject since many parties oppose it. Nevertheless, Saudi Arabia, continues to implement the death penalty on its locals and foreign residents.

Prinsip Keadilan Hak atas Air bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine di Indonesia

Ida Kurniasih — Tue, 31 Oct 2023 00:00:00 -0500

Permasalahan krisis air semakin mengkhawatirkan karena lambat laun meluas ke berbagai belahan dunia. Hak generasi masa depan atas air terancam. Padahal hak generasi masa depan atas air merupakan hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi untuk memastikan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Perlindungan dan penghormatan prinsip keadilan terkait hak atas air memiliki implikasi yang luas dan mendalam bagi kesejahteraan generasi masa depan hadir sebagai jawaban dengan di topang konsep Public Trust Doctrine yang secara fundamental menawarkan dua gagasan pokok tentang status kebendaan dan kepemilikan air diantaranya: a) Air merupakan benda publik (public good); dan b) Negara menguasai sumber daya air dalam kapasitasnya sebagai pemangku amanah dari pemilik air yang sebenarnya (yaitu publik) atas sumber daya air tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, analisis, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukan kesinambungan dan generasi masa depan hanya akan terjadi jika melihat sumber daya alam dengan optik keberlanjutan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menggariskan bahwa air adalah milik bersama rakyat Indonesia, sedangkan negara hanya sebagai pemegang amanah/kepercayaan. Sehingga untuk menguasai sumber daya air tersebut agar dapat dipergunakan bagi kemakmuran bersama. Sesuai makna fundamendal Public Trust Doctrine.