Implementasi Putusan Pra Peradilan Terkait dengan Penetapan Status Tersangka Pada Perkara dengan Status SP3 di Kepolisian Kaitannya dengan Kewenangan Absolut Penyidik Polri

Abstract

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menyampaikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diterapkan. Adapun Metode yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu Metode Penelitian Hukum Kepustakaan/ Data Sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan agar data yang telah ada kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturanperaturan perundang-undangan yang ada sebagai Norma Hukum Positif sehingga tidak menggunakan angka maupun rumus-rumus dan statistik. Status tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian pada persidangan praperadilan akan berubah atau tetap sama, yaitu jika hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di Indonesia maka status tersangka tersebut akan dilepas oleh pengadilan atau sebaliknya status tersangka tetap menjadi tersangka jika hakim menilai bahwa penetapan tersangka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepada para aparat hukum dalam menjalankan tugasnya baik itu dalam tingkat penyidikan, penyelidikan, maupun penuntutan hendaknya tidak menyalahgunakan kewenangannya terhadap seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, karena bisa saja tersangka tidak melakukan kejahatan tersebut. Kepada Ketua Majelis Hakim, tetaplah berlaku adil dalam memutuskan perkara bersalah atau tidaknya seseorang terhadap sesuatu yang “diduga” dilakukan oleh seorang tersangka.