Analisa Manajemen Strategis Program Pelatihan SDM TIK Polri dalam Menghadapi Kejahatan Siber Era 4.0

Authors

  • Darwin Nahwan
  • Noneng Nurhayani
  • Iwan Satriyo Nugroho
  • Rafika Ratik Srimurni

DOI:

https://doi.org/10.30999/medinus.v18i2.1255

Abstract

POLRI has the main task according to the law is to enforce the law, maintain KAMTIBMAS, protect, nurture and serve the community. Entering the era of the Industrial Revolution 4.0 which was marked by digital transformation. In order to achieve this, the POLRI must be supported by the community, especially academics. This paper give input so that the Police in dealing with growing cybercrime can be anticipated. This is so that public trust in the already
very good Police can be maintained with the quality of the cybercrime investigation process. The scope is to include academics for the POLDA in planning development through ICT training for Polres and Polsek under their control. The research method used is descriptive analysis, action research methods or action research, strategic management, AHP, SWOT analysis, and literature study. The results of the research are the formation of 10 strategies for complete institutions with for the ICT training of Polres and Polsek personnel in improving cybercrime investigation capabilities. Conclusions in the aspect of training, the POLRI should collaborate with all levels of society with a focus on aspects of increasing competence, cooperation and management of education and training with relevant stakeholders.

References

Clarke, Ronald. 1997. Situational Crime Prevention. New York: Criminal Justice Public Relation.

Davis, Keith. 1989. Human Behavior at Work: Organizational Behavior. Chicago: McGraw-Hill.

Drucker, F. Peter. 2006. The Practice of Management. New York: HarperBusiness.

Ferguson, Brian. 2003. The State, Identity and Violence: Political Disintegration in the Post-Cold War World, 1st Edition, Abingdon: Routledge Publisher.

Fine, G. Lawrence. 2009. The SWOT Analysis. London: CreateSpace Independent Pub. Platform.

Hurst, David K.. 2012. The New Ecology of Leadership: Business Mastery in a Chaotic World. New York: Columbia University Press.

Kemmis, S. & R. McTaggart. 1988. The Action Research Planner. Melbourne: Deakin University.

Kotler, Philip dkk. 2003. Rethinking Marketing: Sustainable arket-ing Enterprise in Asia. New Jersey: PH Professional Business.

Kotler, Philip. 2012. Marketing: Sustainable Marketing Enterprise in Asia, 2nd Edition. , New Jersey: PH Professional Business.

Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016. Marketing Management, 15th Edition. New Jersey: Pearson Pretice Hall, Inc.

Peacock, James L.. 2007. Identity Matters: Ethnic and Sectarian Conflict. New York: Berghahn Books.

Pekey, Frans. 2018. Papua Mencari Jalan Perdamaian. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Priansa, Donni Juni. 2017. Perilaku Konsumen: Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer. Bandung: Alfabeta. Quinn, Brian. James. 1992. Intelligent Enterprise, 1st Edition. New Tork: Free Press.

Riyanto, Setyo. 2017. Pengambilan Keputusan Strategis Berbasis EFAS/IFAS/SFAS dan AHP. Bandung: Paramedia Komunikatama.

Robinson, Eugene. 2011. Disintegration. New York: Anchor Publisher.

Rothaermel, T. Frank. 2012. Strategic Management: Concepts and Cases, , New York : McGraw-Hill.

Saaty, Thomas & Vargas, Luis. 2012. Models, Methods, Concepts, and Applications of the Analytic Hierarchy Process. New York: Springer Science+Business Media.

Solihin, Ismail. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga.

Spencer, Metta. 1998. Separatism: Democracy and Disintegration. Maryland: Rowman & Littlefield.

Terry, R. George. 1956. Principles of Management. Los Angeles: Richard D. Irwin.

Thoha, Miftah. 1986. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: CV. Rajawali.

Winardi. 1999. Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPFE UGM.

Yin, K. Robert. 2017. Case Study Research and Applications. New York : SAGE Publications.

Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1946. Tanggal 26 Februari 1946. Sekertariat Negara RI. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76. Tanggal 31 Desember 1981. Sekertariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 2. Tanggal 8 Januari 2002. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 251. Tanggal 25 November 2016. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 158. Tanggal 21 Oktober 2008. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI. Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 15. Tanggal 17 Januari 2017. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara RI Tahun 2012, Nomor 686. Tanggal 5 Juli 2012. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara RI Tahun 2014. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Registrasi Setum Polri Tahun 2015, Nomor 812. Tanggal 29 Mei 2015. Sekretariat

Negara RI. Jakarta

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara RI Tahun 2017, Nomor 558. Tanggal 11 April 2017. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara RI Tahun 2018, Nomor 381. Tanggal 16 Maret 2018. Kepala Kepolisian Negara RI. Jakarta.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian. Berita Negara RI Tahun 2018, Nomor 381. Tanggal 21 September

Kepala Kepolisian Negara RI. Jakarta

Peraturan Kapala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Registrasi Setum

Polri Tahun 2013, Nomor 10. Tanggal 24 Mei 2013. Sekretariat Negara RI. Jakarta

Grand Strategy Polri 2005-2025. Tahap I:Trust Building (2005-2009), Tahap II:Partnership Building (2010-2014), dan Tahap III: Strive for Excellence (2015-2025). Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/360/VI/2005, Tanggal 10 Juni 2005. Jakarta: Markas Besar Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. Program Prioritas Promoter Kapolri. Jakarta: Markas Besar Polri.

Jurnal

Mananoma, Christy Lidia Pingkan; Kawengian , Debby D.V; Kalangi, John S.,2015 PERAN KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PEMBELI PERUMAHAN HOLLAND VILLAGE

https://ejournal.unsrat.ac.id

JULIYANTO, EKO;KAUNANG,MARKUS; LIANDO, DAUD M., 2019 PROFESIONALISME PENYIDIK CYBERCRIME DI SUBDIT SIBER DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULUT, E JOURNAL UNIVERSITAS

SAM RATULANGI https://ejournal.unsrat.ac.id

Laman Internet:

https://www.cnbcindonesia.com/

news/20190930134557-4-103149/kerusuhan-di-wamena-tewaskan-33-orang-ini-analisis-jokowi, diakses tanggal 4 Oktober 2019, pukul 22.30 WIB.

https://internasional.kompas.com/read/2019/09/28/16141751/tokohseparatis-papua-benny-wenda-dikabarkan-datang-ke-sidang-umum-pbb, diakses tanggal 4 Oktober 2019, pukul 19.45 WIB.

https://money.kompas.com/read/2019/09/27/164849826/capai-rp-1047-triliun-anggaran-polri-2020-terbesar-ketiga, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul 08.05 WIB.

https://dunia.rmol.id/read/2018/11/18/366815/konflik-sektarian-tewaskan-42-orang-di-republikafrika-tengah, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul 15.45 WIB.

https://news.detik.com/bbcworld/d-3566843/konflik-sektarian-dirakhine-tanda-permusuhan-masih-ada, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB.

https://news.detik.com/berita/d-4734497/benny-wenda-dibalik-rusuh-berdarah-di-wamena/1,diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul 09.15 WIB.

Published

2021-06-19

Issue

Section

Artikel