Implementasi Konsep dan Pengaturan Desa Sebagai Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah
DOI:
https://doi.org/10.30999/jpkm.v11i2.1472Keywords:
Desa Wisata, Desa Rindu HatiAbstract
The existence of the village is a starting point to develop and determine its position, role, and authority autonomously by developing a tourist village. Legally, Law Number 6 of 2014 concerning Villages has given positive energy to the sustainability of community welfare in the village through the development of tourist villages. The potential of tourism resources in Bengkulu is quite large, especially in Rindu Hati Village. This village has 11 types of tourism that are rarely found, including glamping, waterfalls, camping ground, tubing, rock climbing, rice fields, Putri Lake, stone boats, Supit waterfalls, the funeral of Tuanku Gagok and Raja Pembesar Alam, etc. The stages of this community service include first, identification and preliminary studies by the team, second, doing service with several techniques, which are focus group discussions, field observations, and socialization. This service resulted in Village Regulations regarding Tourism Villages and Village promotion media consisting of tourist maps and videos that would lead to village welfare.
References
Aditya Wirawan., Taufik Raharjo. (2018). Pengelolaan Embung Desa Menuju Desa Wisata Melalui BUMK Tanjung Anom. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DINAMISIA. 2(2), 350.
Direktorat Jenderal Pariwisata. (1988). Pariwisata Nusantara Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata Kementerian Pariwisata.
Enrico Simanjuntak. (2016). Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Desa Pasca Perubahan UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 13(3), 645.
Huda N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press.
Inskeep E. (1991). Tourism Planning: An Integrated Sustainable Development. London.
Kartohadikoesoemo S. (1984). Modernisasi Pedesaan, Biro Pengabdian Masjarakat, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, (1), 112.
Kementerian Pariwisata. (2019). Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2019-2024. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.
Manan B. (1994). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pemerintah Provinsi Bengkulu, (2019). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu 2019-2024.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2015). Seri Analisis Pembanguna Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2015, Bengkulu: Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Silahuddin M. (2015). Desa Membangun Indonesia, Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Vellas F., Becherel L. (2008). The International Marketing of Travel and Tourism: A Strategic Approach. Edisi Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Yoeti O. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung.
Zakaria F., Suprihardjo R D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Jurnal Teknik Pomits, 3(2), 246.
