PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH & KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Authors

  • Fitria Ningrum Sayekti Fakultas Ekonomi

Abstract

This study was conducted to determine whether there are significant implementation sectoral asset management systems to the fairness of the financial statements of the Local Government. This research was conducted at SKPD in West Java province with a population of 47 SKPD, which consists of the Department, Agency and Institutions in West Java province with a sample using stratified random sampling amounted to 26 respondents. The method used is survey method with descriptive associative approach and using simple linear regression analysis. Results of the correlation coefficient calculation declare the application of sectoral asset management systems affect the fairness of the financial statements of Local Government in West Java province with a value of 0.632 is interpreted "strong".

References

Arens, A. Alvin, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2008. Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi. Jilid I edisi 12. Jakarta: Erlangga.

Arens, et al. 2009. Auditing and Assurance Services, an Integrated Approach. Thirteenth Edition. New Jersey: Pearson Practice Hall.

Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.

Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Nazir, Mohamad. 2014. Metode Penelitian. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2011. Accounting Information Systems. Twelfth Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokus Media.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rhineka Cipta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

_______ . 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Surakhmad, Winarno. 1998. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik. Edisi 8. Bandung: CV Tarsito.

Susanto, Azhar. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Gramedia.

Suwanda, Dadang. 2013. Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda. Jakarta: PPM.

_________. 2013. Strategi Mendapat Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. Jakarta: PPM.

Tim Redaksi Fokusmedia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Fokusmedia.

Yusuf, M. 2013. Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2012.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2013.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

Published

2020-04-20